Sikap Tegas Pemerintah Untuk Mencegah Penggunaan Data Pengguna Facebook Agar Tidak Disalahgunakan

Beberapa saat yang lalu dunia sempat di hebohkan dengan terkuaknya kasus besar terkait kebocoran data pengguna Facebook. Dari 87 juta data yang bocor di seluruh dunia, Indonesia menempati peringkat ketiga dengan data yang bocor sebanyak 1 juta data. Terkait hal tersebut Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR angkat bicara terkait Facebook yang belum siap memberikan audit terkait kebocoran data. Dari kasus tersebut Bambang Soesatyo menyatakan bahwa Facebook harus bertanggung jawab akibat kebocoran data, Facebook harus menjamin keamanan data para penggunanya.

Walaupun terjadi kebocoran data, Facebook tidak dapat ditutup begitu saja karena melihat dari segi lain, Facebook memberikan manfaat bagi sebagian warga Indonesia. Banyak sekali pengusaha kecil menengah yang menggunakan Facebook sebagai salah satu media untuk memasarkan produk dan menjual produk-produknya tanpa perlu membayar jasa iklan salah satunya untuk penyebaran media nonton movie.
Sebelumnya, perwakilan Facebook telah dicecar oleh berbagai pertanyaan dari anggota Komisi I DPR dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) yang digelar hari selasa lalu tanggal 17 April 2018. Dalam rapat tersebut Komisi I DPR menegaskan bahwa Facebook harus segera menyerahkan hasil audit dari data yang telah dikumpulkan oleh aplikasi pihak ketiga dalam platform Facebook. Meutya Hafid selaku anggota Komisi I DPR memberikan waktu 1 bulan untuk Facebook agar dapat menyelesaikan proses audit dan memberikan hasil audit lengkap kepada pemerintah Indonesia.

Waktu 1 bulan dirasa cukup untuk melakukan investigasi, tentu saja investigasi ini dilakukan bukan untuk menyalahkan Facebook, namun menjaga agar data tersebut jangan sampai jatuh ke tangan orang tak bertanggung jawab dan agar pemerintah Indonesia mengetahui data-data tersebut digunakan untuk tujuan apa. Tenggat waktu tersebut juga diberikan sehingga Indonesia bisa mengantisipasti jika terjadi bahaya dari penyalahgunaan data. Apabila kasus ini tidak segera diselesaikan, ditakutkan kedepannya akan muncul kejadian yang sama seperti di Amerika dimana data yang dikumpulkan Cambridge Analytica dari Facebook digunakan untuk kampanye politik dalam menyambut Pilpres AS tahun 2019. Karena itulah pemerintah Indonesia bersikap tegas terkait kasus Facebook ini.

Leave a Reply